Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi desakan dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Paloh, usulan tersebut kurang tepat karena tidak ada skandal yang melandasi tuntutan tersebut.

"Tapi meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebetulnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya. Kurang tepat," ujar Paloh kepada wartawan selepas Penutupan Program Remaja Bernegara di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025).

Paloh menyayangkan usulan pemakzulan Gibran yang berasal dari para purnawirawan TNI. Ia menilai bahwa Gibran tidak memiliki skandal yang dapat dijadikan alasan untuk pemakzulan.

"Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior. Karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan. Ya kalau nggak ada ini kan satu pasangan paket," tambahnya.

Paloh menekankan bahwa pasangan Prabowo-Gibran telah terpilih melalui proses demokrasi dan kini mulai bekerja. Ia menilai bahwa kinerja pemerintahan baru seharusnya dinilai berdasarkan hasil kerja mereka, bukan melalui desakan pemakzulan tanpa dasar yang kuat.

"Kita telah menyegerakan Pemilihan Umum, Pilpres, Pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat. Itu masalah lain," jelas Paloh.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Surat tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.