Jakarta, 4 Mei 2025
Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menegaskan bahwa pertemuan mereka dengan Presiden Prabowo Subianto pada 30 April 2025 di Istana Negara hanya membahas rencana acara halalbihalal yang akan digelar pada 6 Mei 2025 di Balai Kartini, Jakarta.
Pelaksana Tugas Ketua Umum PPAD, Mayjen TNI (Purn.) Komaruddin Simanjuntak, menyatakan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas agenda lain selain persiapan acara silaturahmi tersebut.
"Selain dari halalbihalal, tidak ada yang kami bicarakan di sana," tegas Komaruddin dalam konferensi pers di Kantor PPAD, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (4/5/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh panitia acara halalbihalal, termasuk Ketua Panitia Letjen TNI (Purn.) Dodik Widjanarko dan Wakil Ketua Panitia Jenderal TNI (Purn.) Agustadi Sasongko Purnomo. Mereka memaparkan detail acara kepada Presiden, meliputi waktu, tempat, dan daftar undangan.
Acara halalbihalal ini direncanakan akan mengundang sekitar 1.200 orang, terdiri dari purnawirawan TNI-Polri, keluarga besar TNI/Polri, kepala daerah seperti Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, anggota DPR RI, dan menteri dari Kabinet Merah Putih.
Komaruddin menambahkan bahwa kegiatan halalbihalal ini merupakan tradisi rutin yang dilakukan PPAD setelah Hari Raya Idulfitri. Ia juga menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif dan netralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Yang intinya bahwa semua mengajak untuk saling menyejukkan situasi, saling menghormati dan menjaga netralitas," ujar Komaruddin.
Sebelumnya, sekitar 10 perwakilan pengurus PPAD mengunjungi Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (30/4/2025) siang. Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto menyebut kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi dan halalbihalal dengan Presiden Prabowo.
"Silaturahmi PPAD. Mau halalbihalal," kata Anto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Penegasan dari PPAD ini bertujuan untuk mengklarifikasi berbagai spekulasi yang beredar terkait pertemuan tersebut. Dengan menegaskan bahwa pertemuan hanya berfokus pada rencana halalbihalal, PPAD berusaha untuk menghindari interpretasi yang salah atau penyebaran informasi yang tidak akurat. Transparansi informasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan menghindari kesalahpahaman.
Halalbihalal sendiri merupakan tradisi yang umum dilakukan di Indonesia, khususnya setelah Hari Raya Idulfitri. Acara ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat hubungan antar sesama. Dalam konteks ini, halalbihalal PPAD dengan Presiden Prabowo Subianto dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga hubungan baik antara purnawirawan TNI AD dengan pemerintah.
Dengan adanya konfirmasi resmi dari PPAD, diharapkan publik dapat memahami secara jelas tujuan dan isi pertemuan antara perwakilan PPAD dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut murni dalam rangka persiapan acara halalbihalal, dan tidak ada agenda politik atau kepentingan lain yang dibahas.