Sri Mulyani Tenangkan Publik: Defisit APBN Rp104 Triliun Masih Aman, Tak Perlu Panik!

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pernyataan yang menenangkan terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp104,2 triliun hingga Maret 2025. Menurutnya, masyarakat tidak perlu panik karena defisit tersebut masih dalam batas kewajaran dan sudah sesuai dengan rencana pemerintah.

Defisit ini tercatat setara dengan 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski secara nominal terlihat signifikan, angka tersebut masih jauh dari target defisit tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB.

"Defisit ini bukan sesuatu yang harus kita panikkan. Justru kita harus melihatnya sebagai bagian dari pengelolaan fiskal yang dinamis dan adaptif," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta.

Ia menambahkan bahwa realisasi APBN sejauh ini menunjukkan tren yang sehat. Penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan, mengalami pertumbuhan seiring membaiknya aktivitas ekonomi nasional. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp647,2 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp751,4 triliun.

"Keseimbangan primer kita masih positif. Ini adalah indikator bahwa pengelolaan fiskal tetap disiplin, walaupun tantangan global masih berlangsung," tambahnya.

Pemerintah juga telah menyesuaikan struktur belanja agar lebih produktif. Fokus diarahkan pada program-program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial. Upaya ini diharapkan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi serta meningkatkan daya saing nasional.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa postur APBN memang dirancang fleksibel untuk mengakomodasi dinamika ekonomi global. Apalagi, Indonesia masih harus waspada terhadap tekanan eksternal seperti suku bunga tinggi, harga komoditas yang fluktuatif, serta ketegangan geopolitik internasional.

“Kondisi fiskal kita sangat relatif lebih baik dibanding banyak negara lain. Ini yang harus kita jaga bersama. Jangan langsung khawatir ketika mendengar angka defisit, lihat dulu konteks dan komposisinya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya reformasi perpajakan yang telah dilakukan, termasuk peningkatan kepatuhan dan digitalisasi sistem perpajakan. Upaya ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan negara yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Dari sisi belanja, pemerintah tetap berkomitmen menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Belanja yang tidak mendesak akan dievaluasi secara berkala agar tidak menambah beban fiskal secara tidak perlu.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Yanuar Rizky, menilai bahwa transparansi pemerintah dalam menyampaikan kondisi APBN sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar. Ia mengatakan, angka defisit saat ini masih tergolong aman sepanjang didukung oleh pendapatan yang kuat dan strategi pengeluaran yang tepat sasaran.

“Selama defisit masih dikelola dalam kerangka fiskal yang prudent, saya kira tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan. Fokus kita adalah bagaimana defisit itu digunakan untuk belanja yang produktif,” ujar Yanuar.

Di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung, pernyataan tegas dan terbuka dari Sri Mulyani menjadi sinyal positif bahwa APBN Indonesia dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah pun terus berupaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas fiskal jangka panjang.

Dengan demikian, masyarakat diimbau tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah memiliki strategi yang terukur untuk menjaga keberlanjutan fiskal, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.