Pilar Demokrasi Indonesia: Membedah Fungsi dan Peran Krusial Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif di Indonesia memiliki peran krusial dalam sistem pemerintahan demokratis. Fungsinya adalah untuk mewakili rakyat dan menjalankan kekuasaan untuk membuat, mengubah, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Di Indonesia, lembaga legislatif utamanya dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang memiliki wewenang lebih tinggi dalam hal konstitusional.

Berikut adalah fungsi utama lembaga legislatif di Indonesia:

1. Fungsi Legislasi (Pembentukan Undang-Undang)

Ini adalah fungsi paling fundamental dari lembaga legislatif. Mereka memiliki kewenangan untuk:

• Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU): Baik DPR maupun DPD memiliki hak untuk mengusulkan RUU. DPR, bersama Presiden, membahas RUU untuk disetujui menjadi undang-undang.
• Menetapkan Undang-Undang: Setelah dibahas dan disetujui bersama Presiden, RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang.
• Memberikan persetujuan atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu): Jika Presiden mengeluarkan Perppu dalam keadaan darurat, DPR harus memberikan persetujuan agar Perppu tersebut dapat ditetapkan menjadi undang-undang.

2. Fungsi Anggaran

Lembaga legislatif, khususnya DPR, memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara:

• Memberikan persetujuan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN): DPR membahas dan menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Presiden.
• Mengawasi penggunaan anggaran: DPR juga mengawasi pelaksanaan APBN untuk memastikan dana negara digunakan secara efektif dan sesuai peruntukannya.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi ini memastikan bahwa pemerintah (lembaga eksekutif) menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan kebijakan yang telah ditetapkan:

• Mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah: DPR memiliki hak interpelasi (meminta keterangan kepada pemerintah), hak angket (melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah), dan hak menyatakan pendapat.
• Menindaklanjuti hasil pengawasan: Hasil pengawasan ini menjadi dasar untuk tindakan lebih lanjut, termasuk potensi pemberhentian pejabat publik jika terbukti melakukan pelanggaran.

Peran Masing-Masing Lembaga Legislatif

a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR adalah inti dari fungsi legislatif di Indonesia. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Fungsi Utama: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.

Wewenang dan Tugas Lainnya:

• Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD.
• Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian internasional.
• Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pengangkatan duta besar dan penerimaan penempatan duta besar negara lain.
• Memilih Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
• Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung.
• Memilih 3 orang hakim konstitusi.

b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang anggotanya dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. DPD berfokus pada isu-isu regional.

Fungsi Utama: Legislasi, Pengawasan, dan Pertimbangan (terutama terkait otonomi daerah).

Wewenang dan Tugas Lainnya:

• Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
• Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah bersama DPR dan Presiden.
• Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN serta RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
• Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR.

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang terdiri dari seluruh anggota DPR dan DPD.

Fungsi Utama: Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Wewenang dan Tugas Lainnya:

• Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum.
• Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.
• Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara bersamaan.
• Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
• Mengkaji sistem ketatanegaraan.

Secara keseluruhan, lembaga legislatif di Indonesia berperan sebagai pilar demokrasi yang memastikan adanya checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif dan yudikatif, serta menyuarakan aspirasi rakyat dalam pembentukan kebijakan negara.